.::Selamat Datang di Situs Resmi Saifudin Madu Go::. | .::Website Personal yang berhubungan dengan Inspirasi, Edukasi dan Liputan Kegiatan::.

Sabtu, 05 April 2014

Urgensi Kepemimpinan dalam Islam


Sebentar lagi bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu. Pemilu adalah sarana untuk menentukan dan merancang bagaimana masa depan bangsa ini dengan memilih seorang pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Dalam terminologi fikih, menurut para ulama disebut nashbul imaamah. Baik menurut Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Muktazilah, bahkan dari kalangan Syi’ah hukumnya adalah wajib, karena syariat agama Islam tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa melalui kepemimpinan.

Allah SWT menegaskan dalam surat Ali Imran ayat: 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Menurut ahli tafsir, ulil amri adalah para pemimpin dan para ulama. Apabila Allah mengatakan orang beriman harus taat kepada ulil amri dari kalian artinya bahwa ulil amri itu ada, bukan tidak ada.

Dalam Hadith sangat banyak perintah untuk menegakkan kepemimpinan, dan perintah untuk taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda : idza khoroja tsalaatsatu anfaar, fal yua­ammiruu ahadahu (apabila ada tiga orang pergi dalam suatu perjalanan, maka mereka harus mengangkat salah satunya, sebagai pemimpin). Tiga orang saja harus ada pimpinan, apalagi bangsa Indonesia yang jumlahnya lebih dari 250 juta orang.

Betapa urgensinya suatu kepemimpinan, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak memakamkan Rasulullah SAW sebelum ada pemimpin yang menggantikan beliau - padahal mengubur mayat hukumnya wajib- tetapi karena belum ada pemimpin yang menggantikan Rasulullah, maka para sahabat belum memakamkannya. Baru setelah melalui musyawarah tiga hari lamanya terpilihlah Sayyidina Abu Bakar Ash-shiddiq RA, baru Rasulullah dimakamkan oleh para sahabat yakni pada hari Rabu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam.

Oleh sebab itu MUI pada tanggal 26 Januari 2009 yang lalu mengeluarkan 17 fatwa di Padang Panjang Sumatera Barat, melalui pertemuan ulama komisi fatwa se-Indonesia yang diikuti tidak kurang dari 500 ulama dari tingkat propinsi seluruh Indonesia, 250 Ulama yang mewakili beberapa ulama tingkat Kabupaten, ulama dari berbabagai pesantren, Ulama dari perguruan tinggi Islam, ulama dari organisasi Islam dan ulama dari luar negeri sebanyak 250 sebagai peninjau. Total jumlahnya adalah 750 orang. MUI mengeluarkan 17 fatwa dan satu rekomendasi untuk Palestina. Salah satu fatwa berkaitan dengan masalah Pemilu. Mengapa keluar fatwa? Pertama, karena ada orang yang bertanya (mustafti). “Apa hukumnya orang yang tidak memilih dalam pemilihan umum, atau yang lazim disebut Golput?”

Karena ada orang bertanya, maka MUI wajib menjawab. Kedua, karena urgensi tentang mengangkat kepemimpinan. Rasulullah mengatakan: “Taatlah dan patuhlah, meskipun yang memimpin kamu adalah seorang budak dari Habasyah yang rambutnya kriting (kribo) seperti kismis”. Inilah urgensi dan pentingnya pemimpin dalam agama Islam. Ketiga, karena pemilu adalah perbuatan manusia yang ada hukumnya dalam Islam. Tidak ada perbuatan manusia kecuali pasti ada hukumnya dalam Islam, apakah wajib ataukah sunnah, apakah haram, makruh atau mubah. Jadi tidak ada perbuatan manusia yang lepas dari hukum Islam. Memilih atau tidak memilih, menjadi caleg atau menjadi calon pemimpin, itu perbuatan manusia yang mesti ada hukumnya dalam agama Islam.

Keempat, adalah MUI mengamati, bahwa semakin hari ada gejala orang yang tidak mau ikut pemilu semakin banyak, gejala golput pun semakin hari semakin bertambah. Golput itu ada tiga macam; pertama golput karena bingung melihat kontestan pemilu, tetapi kelompok ini ketika diberi penjelasan akan kembali ke jalan yang benar. Kedua, adalah karena kecewa. Inilah adalah barisan sakit hati, jumlahnya sedikit, tetapi walaupun telah diberi tahu dan diterangkan, mereka tetap ngotot menolak pemilu. Ketiga adalah karena alasan ideologis. Inilah yang paling berbahaya. Dan golput idiologis ini terbagi dua, yang mengusung bendera Islam, dan yang mengusung paharn sekuler/liberal.

Golput ideologis yang mengusung bendera Islam mengatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, sistem yang dipakai adalah sistem demokrasi sekuler yang diimpor dari Barat, oleh sebab itu menurut mereka, umat Islam Indonesia haram mengikuti pemilu. Kalau gerakan ini berhasil, maka umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini, maka akan menjadi minoritas di DPR, di MPR atau juga di Dewan Perwakialan Daerah. Jangan menyalahkan siapa-siapa kalau ini terjadi, lalu undang­-undang yang muncul dari DPR merugikan umat Islam. Salahkan diri kita sendiri, karena mengikuti gerakan untuk tidak memilih.

Fakta sejarah menunjukkan yang melawan penjajahan adalah para ulama dan santri-santrinya. Di Jawa Timur para ulama dan santri-santrinya yakni KH. Hasyim Asy’ary, waktu itu mengeluarkan fatwa wajib berjihad (berjuang) untuk mengusir penjajah. Di Jawa Tengah ada Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Di luar Jawa, Sumatra Barat ada Imam Bonjol, dan juga di tempat­tempat lain, umat Islam-lah yang mengusir penjajah. Artinya, agar umat Islam di negerinya sendiri dapat menjalankan syariat Islam dengan sempurna.

Kedua, idiologi yang mengusung faham liberal, yang mereka usung selalu slogan-slogan, bahwa tidak ada caleg yang kredibel, oleh sebab itu jangan memilih. Apa sasaran mereka kalau gerakan ini berhasil? Sasarannya adalah delegitimasi DPR. Pemerintah yang akan datang adalah pemerintah yang tidak memiliki legitimasi. Maka apa yang akan terjadi kemudian? Anarkisme dan kekacauan! Dan pada ronde berikutnya, mereka merancang paling cepat 2015, paling lambat 2025, Indonesia harus hilang dari peta dunia. Itulah tujuan mereka. Sehingga daerah-daerah akan memproklamirkan kemerdekaannya. Konon yang tinggal adalah “Republik Jamali” (Republik Jawa Madura dan Bali).

Keadaan seperti ini sangat berbahaya bagi negara, berbahaya bagi umat Islam. Maka MUI kemudian mengeluarkan fatwa : “Umat Islam wajib memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang bertakwa, yang memiliki sifat kejujuran (shiddiq) dapat dipercaya (amaanah), aspiratif (tabliigh) dan memiliki kemampuan manajerial (fathoonah). Umat Islam juga wajib memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan Islam. Menurut MUI masih banyak calon-calon pemimpin kita yang memiliki kredibilitas, memiliki moralitas yang luhur. Maka ketika ada calon pemimpin, capres-cawapres, ada caleg yang memiliki moralitas yang luhur, kemudian kita tidak memilih mereka, maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi.

Olen : Prof DR.K.H. Musthafa Ya’kub, MA [Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta]

[source: http://nadhiroh.blog.unair.ac.id]

0 komentar:

Posting Komentar